| Lintas Agama lainnya |
“Minoritas harus punya wakil di pemerintahan maupun dalam pembuatan kebijakan. Saat ini, yang terjadi adalah minoritas sering dimanfaatkan sebagai alat oportunisme politik,” kata Yudi dalam Kongres Nasional untuk Perubahan di Gedung YTKI, Jakarta, Kamis (5/1), seperti dilansir SP.
Oleh karena itu, Yudi menilai perlu dilakukan perubahan untuk memperluas dan memperdalam demokrasi. Menurut dia, Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang mengutamakan kebebasan, padahal demokrasi bukan sekadar bebas tapi juga harus adil.
“Setelah reformasi demokrasi pada 1998 yang sangat parsial terjadi, muncul kebebasan. Orang mengira dengan kebebasan tirani berakhir. Kenyataannya masih ada, karena tidak ada keadilan,” kata Yudi.
Kebebasan bersaudara dinilai signifikan dalam demokratisasi Indonesia yang kondisinya majemuk dalam berbagai segi kehidupan. Di situlah, menurut Yudi, ruang keterwakilan kelompok atau golongan minoritas bisa melakukan fungsinya.
Ia mencontohkan kasus-kasus berbau keagamaan seperti Gereja Yasmin, Ahmadiyah, dan Islam Syiah terjadi karena mereka tidak memiliki wakil dalam pemerintahan maupun pengambil kebijakan.
“HAM bagi minoritas hanya berlaku sejauh bermanfaat bagi pemangku kepentingan,” katanya.
Menurut Yudhi, mewujudkan masyarakat yang bebas, setara atau adil, dan damai merupakan kewajiban negara dalam menegakkan demokrasi.
“Pertama, demokrasi akan berarti bagi Indonesia jika negara secara inklusif dapat menyatukan keberagaman yang ada ke dalam konstitusi, bukan didasarkan pada keterpilihan suara terbanyak,” katanya.
Kewajiban kedua adalah menegakkan demokrasi yang tidak hanya mengarah pada emansipasi politik, tapi juga ekonomi. Pasalnya, dalam konstitusi Indonesia, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi kesejehteraan sosial. “Artinya, politik tanpa ekonomi berarti kemerdekaan belum tercapai,” kata Yudi. []
Masuk: 06 Jan 2012 (16:55 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
