| Lintas Agama lainnya |
Pernyataan itu diungkapkan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) terkait pernyataan HMI Dipo dalam pertemuan dengan kepausan di Vatikan, Sabtu (10/9/2011), bahwa kasus Gereja GKI Yasmin Bogor bukan konflik antarumat beragama, tapi motif politik yang mengatasnamakan agama.
Meski menghormati dan menjunjung tinggi hak umat beragama untuk beribadah, PB HMI menekankan perlunya mentaati peraturan dalam mendirikan rumah ibadah.
"Pada prinsipnya kami menghargai dan mendukung kebebasan menjalankan ibadah bagi pemeluk agama-agama, termasuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Namun pendirian rumah ibadah harus mendapat legalitas dari pemerintah setempat, dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat," jelas Ketua Umum PB HMI, Alto Makmuralto kepada Voa-Islam, Ahad (11/9/2011).
"Kalau dua hal itu (legalitas dan persetujuan warga, red) tidak dipenuhi, maka sebaiknya rumah ibadah tidak usah didirikan, karena akan berbuah konflik," ujarnya.
Menurut Alto, jika pembangunan rumah ibadah dipaksakan tanpa memenuhi dua syarat tersebut, maka misi pendirian rumah ibadah akan menyimpang dari spirit damai yang diajarkan agama.
"Hakikat pendirian rumah ibadah adalah untuk ketenteraman jiwa dan raga manusia, bukan untuk menciptakan pertengkaran," tegasnya.
Terkait rombongan HMI ke Vatikan yang terdiri dari Ketua Umum Noer Fajrieansyah, Sekjen Basri Dodo, Kabid Hubungan Internasional Muhammad Makmoen Abdullah, serta Wasekjen Bidang Hubungan Internasional Muhammad Chairul Basyar, Ketua Umum PB HMI menyatakan tidak tahu-menahu dan tidak bertanggungjawab, karena mereka bukan dari PB HMI, melainkan HMI kelompok lain, yaitu HMI Dipo.
"Bukan (HMI) kami mas, tapi HMI Dipo," tegasnya.
Organisasi HMI terpecah dua pasca kongres ke-15 di Medan pada 1983. Perpecahan disebabkan karena adanya perbedaan dalam penerimaan azas tunggal organisasi. Satu kubu menerima Pancasila sebagai azas tunggal, sementara kubu lain tetap mempertahankan azas Islam.
Kubu yang menerima Pancasila sebagai azas tunggal kemudian disebut HMI DIPO karena bermarkas di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta. Sedangkan yang mempertahankan azas Islam disebut HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) atau juga disebut HMI 1947, karena mengacu pada tahun pendirian HMI yang sejak awal menetapkan Islam sebagai azas organisasinya.
Berdasarkan kongres ke-27 di Depok pada 2010 lalu, HMI DIPO kini dipimpin oleh Ketua Umum, Noer Fajrieansyah untuk periode 2010-2012. Sedangkan HMI 1947 atau HMI MPO memilih Alto Makmuralto sebagai Ketua Umum periode 2011-2013 dalam kongres ke-28 di Pekanbaru, Riau. []
© Voa Islam
Masuk: 12 Sep 2011 (01:19 UTC+07) | edit terakhir: 12 Sep 2011 (01:34 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
