| Lintas Agama lainnya |
"Itu namanya tidak gentle. Seorang menteri yang tidak berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara formal, sebaiknya mundur atau dilengserkan atasannya,'' tandas Jeffrey Johanes Massie (JJM), mantan Anggota Komisi I DPR RI, kemarin (22/06). Menurut Ketua DPC PDIP Minahasa Tenggara ini, peran presiden sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang sensitif seperti ini. "Buktikan jiwa nasionalisme dan leadership beliau,'' tukas JJM.
Pada bagian lain, JJM menyatakan salut atas sikap tegas yang ditunjukkan pemuda lintas gereja di Sulut yang memprotes keras pernyataan Tifatul tersebut. "Sungguh suatu konsistensi yang patut diacungi jempol,'' nilainya seraya mengharapkan, agar langkah tersebut juga mendapat support organisasi lain, baik yang sekular mau pun sektarian. ''Ini agar nilai-nilai kemajemukan terus dipertahankan di Negara yang berlandaskan Pancasila ini,'' sambungnya.
Secara terpisah, Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid juga menyayangkan permintaan maaf Tifatul yang hanya lewat Twitter. "Kalau lewat Facebook atau Twitter, aksesnya kan terbatas," kata Yenny Wahid. Sedangkan Todung Mulya Lubis senada dengan JJM, meminta presiden memberikan sanksi tegas bahkan meminta Tifatul mundur dari jabatannya jika tidak mau minta maaf secara terbuka. "Tidak sepantasnya seorang menteri membuat analogi menyesatkan, salah kaprah dan melecehkan umat beragama lain," kata Todung.
Sedangkan Romo Benny meminta Tifatul mau memahami keyakinan orang lain sehingga tidak mudah memberi pernyataan mengenai hal-hal iman yang mendasar. Romo sendiri tak memberi batasan waktu kapan dan bagaimana sebaiknya Presiden menegur Tifatul. "Tergantung jiwa kenegaraan Presiden Yudhoyono. Saya tidak bisa mendikte tetapi ini pilar paling mendasar dari negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila," tegas Romo Benny. [hk]
Masuk: 23 Jun 2010 (15:03 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
