| Lintas Agama lainnya |
Bocoran dari Wikileaks ini ada keterlibatan polisi, BIN dalam bentuk pendanaan apakah ini satu hal yang lazim di sejumlah negara?
Bukan masalah lazim di sejumlah negara. Tetapi memang kalau aparat keamanan tidak transparan dan kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai milisi sipil tetap ada berarti ada sesuatu, ini tanda tanyanya kenapa bisa terjadi? apalagi kelompok itu seringkali berbuat onar dan berbuat ulah yang melanggar hukum tetapi sama sekali tidak pernah diproses kecuali kalau kasus-kasusnya sudah begitu besar dan disorot publik. Jadi pasti ada tanda tanya besar dan semua orang ingin tahu.
Ketika FPI melakukan keonaran, keuntungan apa yang didapat dari pihak-pihak yang membiayai?
Kalau awal-awalnya terutama menjelang runtuhnya Soeharto. Memang kelompok-kelompok semacam itu digunakan oleh kita anggap sebagai sisa-sisa Orde Baru untuk mempertahankan bangunan kekuasaannya. Jadi kita bisa lihat pada akhir Mei 1998 tanggal 21 Soeharto turun, tanggal 22 sudah ada demonstrasi tandingan dari kelompok-kelompok apa yang kita sebut Islam garis keras yang mendukung Habibie. Jadi memang mereka digunakan untuk mempertahankan bangunan kekuasaan Orde Baru yang sampai sekarang sebetulnya sisa-sisanya jejak-jejaknya masih kelihatan.
Kedua adalah memang mereka digunakan untuk menangkis serangan-serangan dan kritik-kritik terhadap pelanggar hak-hak asasi manusia. Lihat saja pada masa-masa itu ketika ada proses tentang peristiwa 1965 atau masalah Timor-timur, mereka paling lantang berteriak keras dan menuduh bahwa ini konspirasi barat bahkan mereka sempat menduduki atau mengancam kantor Komnas HAM pada waktu itu. Jadi pada awal-awal itu memang simbiosis mutualisme, mereka butuh panggung politik sementara barisan sisa-sisa Orde Baru itu butuh perlindungan dari kelompok tertentu.
Sekarang ini saya pikir dua-duanya, kepentingan politik ada, kepentingan ekonomi juga ada. Memang mereka digunakan sebagai kalau istilah kami kondom, bisa digunakan oleh siapa saja dan kemudian mereka sebagai penghardik, mereka mengancam sektor-sektor bisnis, tempat-tempat hiburan, dan sebagainya kemudian setelah mereka pergi, kita tahu aparat keamanan masuk dan kemudian memperlihatkan taringnya, kalau tidak ada kami itu akan terjadi lagi semacam itu, ada tawar menawar.
Kepentingan politiknya apa?
Kepentingan politiknya memang karena mereka masih tetap dipelihara untuk memperlihatkan kepada barat bahwa dibutuhkan support bagi rezim ini untuk mengatasi kelompok-kelompok radikal semacam ini. Jadi ini permainan politik juga di dalam pemerintahan sekarang ini.
Bukankah memelihara kelompok-kelompok seperti ini menimbulkan perpecahan di masyarakat?
Sudah pasti. Karena akan menimbulkan reaksi kontra juga dan yang paling bahaya adalah kelompok ini lama kelamaan tidak bisa dikendalikan, lihat saja pengakuan Nurul Jayusman sekarang tidak bisa lagi mengendalikan mereka. Awal-awalnya dia memang mensupport dengan bantuan finansial dan sebagainya karena peristiwa 1998 sampai 2002, sesudah ini sekarang dia tidak bisa apa-apa lagi, sudah out of control.
Jadi apa yang harus dilakukan? Karena sudah banyak terjadi peristiwa kekerasan atas nama agama sampai mereka mengintervensi media untuk tidak menayangkan satu film.
Kembali kepada negara sekarang. Karena memang ini kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya dan menjaga kebhinekaan, tidak ada satu kelompokpun yang kemudian memonopoli tafsir dan kemudian memaksakan kehendak.
Kalau aparat hukum tidak berdaya, ini menjadi menyulitkan keadaan, pemerintahan sekarang harus sadar bahwa mereka tidak bisa bermain-main politik semacam ini untuk memanfaatkan kelompok-kelompok semacam ini untuk memberikan kredibilitas pada mereka dan ini bahayanya politik yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, ini betul-betul menkhawatirkan (berarti harus dibubarkan kelompok-kelompok seperti ini?) kalau pemerintah sekarang ini atau negara mampu bersikap tegas, saya pikir membubarkan tentu saja diperlukan prasyarat-prasyarat tapi setidaknya melakukan penegakan hukum untuk memproses kelompok semacam ini.
Jangan lupa ketika Kapolri Bambang Hendarso Danuri sebelum pensiun, dia sempat melansir bukti-bukti tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI banyak dicatat pada waktu itu. Tapi kemudian ketika diganti oleh Kapolri sekarang yang dikenal memang dekat dengan FPI, tidak ada tindaklanjut lagi bahkan dia justru bersenda gurau dengan Habib Rizieq.
Hal yang sama juga dilakukan Menteri Dalam Negeri, apa kita masih bisa berharap pada mereka semua?
Saya pribadi sebenarnya sudah tidak percaya lagi sama pemerintahan SBY. Tapi bagaimanapun juga kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu mengingatkan kepada pemerintah yang berkuasa, untuk tetap melakukan tugasnya, kewajiban sosialnya untuk menjaga republik ini menegakkan hukum, dan mempertahankan demokrasi, itu pendapat saya. []
© KBR68H
Masuk: 05 Sep 2011 (12:02 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
