| Lintas Agama lainnya |
Komisi yang didirikan pada 8 April itu dan beranggotakan wakil-wakil dari agama Budha, Kristen, Hindu, Sikh, dan Tao, serta agama mayoritas Islam dirancang untuk meningkatkan kerukunan beragama dan saling pengertian di antara berbagai agama.
Kepada wartawan, Muhyiddin mengatakan komisi itu tidak legal dan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan agama. “Mereka hanyalah anak-anak kecil, dengan suatu peran kecil di kantor Perdana Menteri,” katanya.
Muhyiddin juga mengatakan komisi itu tidak akan menyentuh masalah-masalah Islam.
Pendeta Dokter Thomas Philips, ketua dewan konsultatif untuk sebagian besar agama-agama non-Muslim, merasa gerah dengan nada penghinaan dari Muhyiddin.
“Kami ingin wakil perdana menteri menjelaskan apa yang dikatakannya. Baru setelah itu kita bicara lebih lanjut. Jika tidak, maka sulit untuk menetapkan sasaran komisi ini,” katanya.
Ucapan Muhyiddin itu muncul setelah Perkasa, sebuah kelompok sayap kanan Muslim Malaysia, menuntut agar komisi itu ditempatkan di bawah National Islamic Affairs Department di kantor Perdana Menteri.
“Kami curiga”
“Kami curiga. Kami menolak komisi karena yang kita bicarakan sekarang ini adalah agama,” kata ketua Perkasa Ibrahim Ali kepada wartawan. “Bagi kaum Muslim, ini sangat sensitif.”
Ibrahim juga tidak senang dengan dipilihnya Illani Isahak, seorang wanita berpandangan Islam moderat, sebagai ketua komisi itu.
Sebuah badan Islam lain, Perak Fatwa Committe, juga menolak atas komisi itu.
Mufti Harussani Zakaria mengatakan, para penanggungjawab Perak yakin bahwa komisi itu bukanlah media yang tepat.
“Karena kekhawatiran, para penganut agama non-Muslim membuat berbagai klaim yang tidak masuk akal.”
Sementara itu, para anggota Komite Lintas Agama tengah mencari wadah untuk menyalurkan komentarnya.
“Komite lintas agama ini sudah dirindukan oleh banyak masyarakat Malaysia. Masyarakat ingin duduk bersama dan berbicara. Kami tidak ingin komisi ini mati dini. Kami juga tidak ingin komisi ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” kata Pendeta Philips.
Pastor Michael Chua, wakil Gereja dari Pelayanan Ekumene dan Hubungan Lintas Agama dari Keuskupan Agung Kuala Lumpur, juga khawatir tentang komentar wakil perdana menteri itu.
“Jika pemerintah menganggap komisi itu tidak penting, kami bisa memahami mengapa para pemimpin agama tidak menemukan titik temu dalam pertemuan.
“Duduk dalam komisi itu kelihatannya hanya membuang-buang waktu, jika memang komisi itu tidak memiliki dampak apapun pada berbagai kebijakan,” katanya. [UCAN]
Masuk: 16 Apr 2010 (15:11 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
