Pemimpin Miskin Solusi
| dibaca sebanyak 202 kali | kirim ke teman (0x) |

Artikel lainnya

Motif "Rasional" dalam Bom Bunuh Diri Pembohong Religius Pesantren dan Kekerasan Eisenhower Dan Sembilan Murid Hitam Fundamentalisme Yahudi

Perisai.net - SAYA tak habis pikir ketika membaca berita di berbagai media nasional, 7 Februari lalu, tentang pernyataan Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha bahwa Presiden SBY tidak bisa mengintervensi Wali Kota Bogor untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Alasannya, Presiden terhalang UU Pemerintahan Daerah.

Terkait itu Julian juga mengatakan, sebenarnya Presiden SBY sudah mengimbau Wali Kota Bogor untuk menjalankan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap. Hal itu terlihat dari instruksi kepada Menko Polhukam dan Mendagri sejak Desember 2011 untuk lebih intensif menangani kasus GKI Yasmin.

Menanggapi pernyataan Julian, saya ingin memberi beberapa catatan. Pertama, faktanya hingga kini Wali Kota Bogor tetap membangkang terhadap putusan MA, juga terhadap rekomendasi Ombudsman.

Artinya, sampai sekarang Wali Kota Bogor tetap tidak mengindahkan hak asasi jemaat GKI Yasmin untuk beribadah di lahan dan gedung gereja mereka yang sah. Pertanyaannya, siapa yang harus menegur Wali Kota Bogor? Logikanya tentu Gubernur Jawa Barat.

Tapi, kalau Gubernur Jawa Barat juga tak mampu “menertibkan” Wali Kota Bogor, lalu pihak mana lagi yang harus bertindak? Dalam konteks ini setidaknya ada dua pihak: Mendagri dan Menko Polhukam. Nah, kalau Wali Kota tetap tak mau taat hukum, lalu pihak mana yang harus bertindak? ...

--artikel terpotong--

Maaf isi lengkap artikel ini hanya diperuntukkan bagi anggota situs ini. Silakan lakukan pendaftaran (gratis)

© Victor Silaen
Dosen FISIP, Universitas Pelita Harapan

Bagikan ke Facebook

Masuk: 20 Feb 2012 (15:11 UTC+07)