Soal GKI Yasmin, Kemdagri Bela Pemkot Bogor
| dibaca sebanyak 410 kali | kirim ke teman (0x) |

Berita lainnya

Jemaat HKBP Filadelfia Dilempari Tinja dan Urin Jemaat Semakin Sedikit, Sebuah Gereja di AS Akan Dijual atau Dibongkar Dituduh Anti-Kristus, Lady Gaga Ditolak di Filipina Ibadah Kenaikan Yesus Kristus Dibubarkan Massa Penutupan 17 Gereja di Aceh Dilaporkan ke Komnas HAM

Perisai.net - KEMENTERIAN Dalam Negeri menilai Pemkot Bogor tidak perlu menjalankan rekomendasi Ombudsman RI tentang GKI Yasmin di Bogor. Juru bicara Kemdagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, Pemkot Bogor tidak melanggar aturan karena melarang perizinan GKI Yasmin. Alasannya, GKI Yasmin mengganggu kerukunan kehidupan beragama setempat.

"Rekomendasi Ombudsman itu kan sifanya rekomendasi advokas. Advokasi tidak dalam tindakan represif. Bahwa ini pemerintah kota. Pemerintah Kota itu berwenang dan sesuai ketentuan memang harus menjaga dan memelihara kerukunan yang bagian dari kerukunan Nasional dan seterusnya. Dan ini perintah Undang-Undang. Pasal 22 huruf A, pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah. Ini yang harus kita perhatikan."

Sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia rekomendasikan Walikota Bogor dan Kementrian Dalam Negeri untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait perizinan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai pengawas agar rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan.

Anggota Ombudsman RI Budi Santoso mengatakan Rekomendasi ini merupakan hasil investigasi Ombudsman terkait laporan dari salah satu jemaat GKI Yasmin. Rekomendasi ini diambil berdasarkan fakta serta keterangan dari semua pihak yang terkait dalam kasus GKI Yasmin. []

© KBR68H

Bagikan ke Facebook

Masuk: 19 Jul 2011 (22:06 UTC+07)