| Berita lainnya |
Konsultasi itu diawali ibadah yang dipimpin Pdt Roy Tamaweol ThM, dengan pengantar dibawakan Wakil Ketua BPS Bidang Ajaran, Ibadah, dan Tata Gereja (AIT) Pdt A Runtu-Lumi MTh. Menurut Pdt AO Supit, warga GMIM diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam bidang politik. Hanya saja dalam berpolitik harus tetap menjalankan etika Kristen itu sendiri. Ia pun secara berkelakar lebih memilih istilah mereka yang terjun ke politik itu sebagai politisi daripada istilah politikus. Karena kalau politisi, katanya, yang dipentingkan adalah isi dari politisi itu sendiri. Sedangkan kalau disebut dengan politikus, maka tikus yang kotor itulah yang dipentingkan.
Sementara Pdt Lumi, dalam pengantar konsultasi mengungkapkan, teologi (etika) berbeda dengan politik, bahkan dianggap bertentangan. Dalam kaitan dengan sikap gereja terhadap politik, memang banyak kali dipertentangkan. Meskipun dalam sejarah perjalanan gereja, selalu saja tidak bisa lepas dari politik. Bahkan dalam suatu ketika ada yang dikenal dengan gereja negara, di mana antara kekuasaan politik dan gereja berjalan bersama.
Hal senada juga disampaikan Drs Philep Regar MS sebagai salah satu narasumber, yang pada pemaparannya menekankan tentang peranan GMIM dalam percaturan politik di Tanah Minahasa.
Ia mengidentikkan para politisi yang berasal dari gereja itu harus berperilaku sebagai domba di tengah serigala. Dan jangan sampai setelah menjadi politisi, ikut menjadi serigala. Begitu pula dalam hal menjalankan tugas sebagai politisi, hendaknya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan kedua sikap ini harus menyatu. Hadir dalam acara itu, sejumlah utusan wilayah dan jemaat GMIM, para kader politik dan undangan lainnya. [hkm]
Masuk: 23 Jul 2008 (12:04 UTC+07)









Komentar Pembaca
Rekomendasi