| Berita lainnya |
Kemudian, pemimpin yang dipilih adalah takut akan Tuhan, pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan mengandalkan kekuatan moral, menjauhkan diri dari kebohongan dan segala bentuk manipulasi politik. Dalam surat penggembalaan itu, PGI juga mengimbau agar memilih pemimpin yang dapat dipercaya yaitu yang terbukti melakukan apa yang dia ucapkan.
"Telusurilah rekam jejak setiap kandidat, sehingga saudara dapat mengetahui siapa dari antara mereka yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak," ajak Yewangoe dan Daulay. Selanjutnya, pemimpin yang dibutuhkan yakni benci kepada pengejaran suap yaitu yang jujur dan tidak korupsi, juga harus bertekad untuk memberantas korupsi yang menghancurkan perekonomian negara ini.
"Tetap mempertahankan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Haruslah sungguh-sungguh mempunyai komitmen teguh kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika (masyarakat majemuk, setara dan bersatu), dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata keduanya mengingatkan.
Apalagi, dampak Pilpres 2009 ini tidak hanya untuk periode 2009-2014 saja, melainkan berdurasi sangat panjang yang ikut menentukan nasib bangsa kita di masa depan. "Salah memilih berarti membawa bangsa ini kepada penyimpangan yang berakibat fatal bagi kelestarian bangsa."
Selain memilih presiden dan wakil presiden, juga melihat koalisi yang ada di belakangnya. Kita pun Harus melihat dengan jeli manakah dari pasangan koalisi itu yang tidak secara jelas menjadikan Pancasila sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan ideologi yang lain.
"Perhatikanlah sikap partai-partai politik selama ini yang tidak tegas menolak undang-undang yang cenderung diskriminatif, seperti UU Pornografi dan perda-perda yang diskriminatif di berbagai daerah," imbuhnya keduanya seraya meminta supaya jeli juga untuk melihat bagaimana sikap partai-partai politik terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama 4-5 tahun terakhir ini.
Seperti kita umat Kristen misalnya, apakah di beberapa tempat mempunyai kebebasan untuk mendirikan gedung-gedung ibadah atau malah sering dihambat. Sedangkan tindakan konkret pemerintah hampir tidak terlihat. "Pada akhirnya kami ingin menyatakan bahwa visi pembangunan bangsa kita bukan hanya untuk lima tahun mendatang, melainkan jauh melampauinya. Maka yang terutama adalah bagaimana membangun sistem demokrasi yang sehat, bukan sekadar kalah/menang dalam pilpres," tulis keduanya dalam surat penggembalaan itu.
Ditambahkan juga, bahwa Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan gereja-gereja anggotanya, bukanlah partai politik atau organisasi yang menjalankan politik praktis, yaitu politik yang berusaha merebut kekuasaan dalam negara. Politik gereja (baca: PGI) adalah politik moral atau yang bertujuan menyampaikan pesan-pesan moral atau suara kenabian di tengah zaman.
"Dalam kaitan itu PGI dan gereja-gereja ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bersama di dalam polis (negara) Indonesia. Orang Kristen Indonesia sebagai bagian integral bangsa harus mampu hidup bersama secara proaktif di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk," pesan keduanya. [Kom]
Masuk: 19 Jun 2009 (18:17 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
