| Eksklusif Papua lainnya |
Presiden juga mengatakan, dunia internasional harus mengetahui masih ada elemen separatis yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Karena itu, dia menegaskan, tugas TNI dan Polri di Papua bukanlah tanpa alasan, apalagi jumlahnya pun relatif kecil. "Di sana pun tak dilakukan operasi ofensif. Bandingkan dengan kehadiran pasukan koalisi di Irak, Afghanistan, dan Libya, baik dari segi kekuatan maupun aksi militer," kata dia.
Presiden SBY pun menilai banyak lembaga nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dan negara lain seakan melarang Indonesia menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua yang masih masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. "Sering tidak dilihat dunia bahwa Indonesia menyelesaikan masalah internal. Semangatnya menata masalah sehingga tidak ada ekses," kata dia.
Meski demikian, SBY melanjutkan, TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga penegakan dan keamanan ketertiban harus dilakukan secara proporsional dan profesional, tanpa melanggar hukum dan hak asasi manusia. "Cegah tindakan yang melebihi kepatutan. Jangan hanya dijadikan statemen, tetapi pahami, laksanakan. Masukkan dalam pendidikan dan pelatihan," katanya. []
© Tempo
Masuk: 21 Jan 2012 (00:11 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
