| Serbi-serbi lainnya |
"Terorisme dan radikalisme akan terus ada di Indonesia, meskipun bentuknya lebih kecil. Sebab, itu mengacu kepada sejarah Bangsa Indonesia itu sendiri," katanya.
Pernyataan tersebut, menurut Jumhari, tidak begitu saja keluar tanpa alasan. Dia mengaku, pernah melakukan survei pada 2006 dan menemukan masih ada sekitar 2.5% dari penduduk Indonesia yang tetap mendukung pendirian Negara Islam.
"2.5% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia bukanlah angka yang sedikit, dan angka tersebut akan mungkin terus bertambah bila pemerintah melakukan pembiaran," tandasnya, dalam Diskusi Publik "Dari Radikalisme ke Terorisme" yang digelar Setara Institute.
Jumhari menambahkan, kemungkinan itu juga diperparah dengan menurunnya jumlah anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia di beberapa perguruan tinggi Islam di saat-saat ini.
"Peran-peran yang mulai ditinggalkan ini oleh para organisasi Islam moderat ini akan diisi oleh para kelompok salafi. Ini medan yang luar biasa baik bagi perekrutan mereka," jelasnya.
Hal itu, menurut Jumhari, perlu dicermati bersama. Baik oleh pemerintah, para institusi penegak hukum, maupun kaum akademisi sehingga ruang-ruang kosong yang mungkin dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kaum salafi akan dapat ditangkas lebih awal.
Radikalisme dan Terorisme di Kalangan Pemuda
Jumhari menambahkan bahwa ajaran radikal dan terorisme sekarang sudah memasuki wilayah kampus dan sekolah-sekolah menengah, dan ideologi aliran keras itulah yang pertama kali diterima oleh anak-anak muda.
Menurutnya ada tiga faktor yang menyebabkan pemuda terpelajar di Sekolah Menengah Atas maupun universitas menjadi anggota kelompok jaringan teroris.
"Faktor pertama adalah tiadanya pendidikan agama di masa kecil, yang kedua karena kekurangan uang, dan yang ketiga karena terjebak," kata Jamhari di Jakarta, hari ini.
Faktor pertama menurut Jamhari biasanya banyak mempengaruhi pemuda terpelajar dengan latar belakang ekonomi keluarga yang mapan.
"Para pemuda ini sesungguhnya pintar, berasal dari keluarga baik-baik dan relatif kaya. Namun mereka tidak pernah mendapat pendidikan agama pada masa kecil sehingga ajaran pertama yang masuk di kepala mereka itulah yang membekas," kata dia.
Jamhari mengatakan ajaran radikal dan terorisme sekarang sudah memasuki wilayah kampus dan sekolah-sekolah menengah, dan ideologi aliran keras itulah yang pertama kali diterima oleh anak-anak muda.
"Faktor kedua, yaitu kekurangan biaya hidup (bukan kemiskinan), sebagian besar mempengaruhi mahasiswa yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah dan jauh dari orang tua," kata Jamhuri.
Menurut dia, mahasiswa tersebut ketika datang ke kota tempat dia belajar langsung ditawari oleh anggota kelompok teroris berbagai macam bantuan keuangan termasuk tempat tinggal gratis atau murah.
"Hal tersebut yang membuat mereka merasa berhutang budi sehingga ketika diajak untuk masuk ke jaringan teroris ataupun radikal, para pemuda dari kalangan menengah ke bawah ini tidak bisa menolak," kata Jamhuri.
Faktor terakhir karena terjebak, menurut Jamhuri banyak terjadi pada pemuda kelas menengah yang pada mulanya tidak tahu soal terorisme.
"Mereka pada mulanya menjalin hubungan khusus dengan anggota jaringan teroris, berpacaran misalnya, dan kemudian jika ingin meneruskan hubungan tersebut ke tingkat lebih lanjut, para pemuda ini dipaksa menjadi anggota jaringan teroris," kata dia.
Jumhari berpendapat bahwa para pemuda yang terjebak ini yang berbahaya karena mereka bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan dengan anggota jaringan teroris.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Petrus Golose di Jakarta, mengatakan bahwa perekrutan anggota jaringan terorisme lokal maupun transnasional tidak lagi menyasar kalangan miskin yang tidak berpendidikan. Jaringan ini justru merekrut para pemuda berpendidikan tinggi dan secara ekonomi relatif tidak bermasalah.
Penyebaran Lewat Masjid di Kantor Pemerintah
Para pengisi khotbah dan pengajian di masjid-masjid itu sekarang mengajarkan ajaran radikal kepada para jamaah. Hal ini terjadi karena ulama moderat sudah tidak lagi berada di situ.
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengatakan, masjid-masjid yang terletak di gedung negara saat ini dijadikan tempat penyebaran ajaran radikal atau garis keras yang berpotensi menjadi bibit terorisme.
"Para pengisi khotbah dan pengajian di masjid-masjid itu sekarang mengajarkan ajaran radikal kepada para jamaah. Hal ini terjadi karena ulama moderat sudah tidak lagi berada di situ," kata Ansyaad di Jakarta, hari ini.
Para ulama yang beraliran radikal itu, menurut Ansyaad, pada mulanya mendekati pengurus masjid atau mushala di gedung-gedung negara sehingga mereka bisa mengatur siapa yang menjadi imam dan da'i di tempat itu.
"Kami meminta kepada organisasi masyarakat sipil untuk meneliti masjid mana saja yang dijadikan tempat untuk mengajarkan aliran garis keras itu," kata Ansyaad.
Ansyaad kemudian memaparkan empat strategi dalam menangkal ajaran aliran garis keras yang menurut dia berpotensi berkembang menjadi terorisme.
"Strategi pertama adalah mendayagunakan kelompok Islam beraliran moderat. Mereka selalu mengklaim sebagai mayoritas namun tidak pernah punya kekuatan yang signifikan karena nihil jaringan dan dana," kata dia.
Kelompok moderat ini, menurut Ansyaad, mulai turun ke masjid-masjid untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perspektif lain soal Islam.
Ia berharap, selain ulama moderat, berbagai kelompok lain dalam masyarakat sipil, baik dari institusi pendidikan, organisasi masyarakat, maupun lembaga kajian, juga harus turun tangan dalam pertarungan wacana ini.
"Strategi kedua memberi saluran politik yang normal pada kelompok radikal ini sehingga aspirasi mereka diketahui publik secara luas," kata dia.
Dia kemudian mencontohkan bagaimana Ikhwanul Muslimin di Mesir yang beraliran radikal tidak menjadi organisasi teroris karena menjadi partai politik, bahkan yang terbesar di negara Timur Tengah itu.
"Ketiga adalah membuat payung hukum yang memungkinkan aparatnya menindak ulama yang mengajarkan kekerasan," kata dia.
Menurut dia, ini adalah elemen yang sangat penting dalam penanggulangan terorisme di wilayah hulu. Di negara lain seperti Malaysia, hukum seperti ini sudah ada, dan aturan ini pula yang menyebabkan Abu Bakar Baasyir tidak berkembang di negeri jiran itu.
"Strategi terakhir adalah dialog dan saling pemahaman antara kelompok-kelompok dalam Islam, baik itu yang radikal, moderat, ataupun liberal," kata Ansyaad.
Saling pemahaman itu penting karena, menurut Ansyaad, hampir semua orang tidak tahu jika pernyataan seorang pejabat publik bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati membuat kelompok radikal juga bereaksi sama dengan menyatakan bahwa syariat Islam sudah tidak bisa ditawar lagi. []
© Berita Satu
Masuk: 26 Jan 2012 (00:33 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
