| Serbi-serbi lainnya |
Komentar Biden disampaikan di sela-sela pertemuan tingkat tinggi di New York dimana saat itu DK-PBB tengah membahas resolusi pencabutan sanksi bagi Republik Irak.
Biden, yang memimpin sidang khusus, melaporkan bahwa pasukan Irak "telah membuktikan diri bahwa mereka lebih dari mampu" untuk mengamankan negara mereka sendiri. Menurutnya frekuensi serangan kekerasan berhasil ditekan hingga tingkat terendah sejak pemerintah AS memasuki Irak pada 2003.
Lebih dari 100.000 tentara Amerika telah ditarik keluar dari Irak, kata Biden, sementara, 50.000 tentara yang tersisa bekerja sama dengan pemerintah Irak untuk memberikan nasihat dan membantu upaya-upaya mereka dalam hal keamanan.
Namun, Irak saat ini menghadapi tantangan lebih lanjut dalam bidang keamanan dan kesejahteraan. "Serangan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis merupakan hal yang tidak dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari di Irak," kata Biden.
"Kami sangat peduli terhadap upaya-upaya (kekerasan) belakangan ini yang menargetkan orang-orang tak berdosa hanya karena iman mereka, termasuk Kristen dan Muslim, serta serangan-serangan terhadap pasukan keamanan yang menjaga agar negara itu tetap aman."
Komunitas-komunitas keagamaan, termasuk warga Kristen Irak, telah menjadi sasaran dari gelombang serangan dalam beberapa waktu terakhir. Serangan terbesar terjadi pada 31 Oktober ketika sekitar 58 orang, umumnya jemaat, tewas di Gereja Katolik di Baghdad.
Saat ini ada sekitar 600.000 warga Kristen di Irak, turun sekitar 1,2 juta jiwa sebelum serangan AS pada 2003, berdasarkan beberapa perkiraan. Semakin banyak warga Kristen yang terus melarikan diri ke wilayah Kurdistan di sebelah utara Irak untuk menghindari kekerasan agama.
Komisi Kebebasan Beragama AS (USCIRF) telah meminta pemerintah AS untuk "menggandakan upayanya" dalam melindungi hak-hak dan keamanan kelompok Kristen Irak.
Awal pekan ini, kelompok independen federal mengeluarkan seruan kepada pemerintah untuk menggunakan pertemuan Dewan Keamanan guna menyoroti penderitaan orang-orang Kristen dan agama-agama minoritas lainnya di Irak.
Menanggapi pernyataan Biden, Elizabeth K. Cassidy, Deputi Direktur bidang Kebijakan dan Penelitian USCIRF, mengatakan, "Kami sangat senang karena dia (Biden) mengangkat isu itu dalam pernyataannya meskipun berupa pernyataan umum."
"Masih ada isu-isu lain yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Jadi, kami masih ingin melingkah upaya pemerintah AS dan Irak yang konkrit dalam memberikan peningkatan keamanan yang terbaru dan pembangunan yang tergokus di sana."
USCIRF telah memberikan tiga rekomendasi bagaimana AS bisa melindungi komunitas keagamaan di Irak, termasuk dengan kerja sama militer AS dengan militer dan polisi Irak dalam memberikan keamanan di daerah-daerah yang rentan kekerasan.
USCIRF juga telah mendesak bantuan AS untuk memprioritaskan pembangunan daerah dimana terkonsentrasi masyarakat-masyarakat yang rentan kekerasan tersebut, termasuk di Dataran Niniwe.
"Kami ingin melihat operasi keamanan yang berdedikasi bagi komunitas yang rentan ini, kebijakan komunitas yang representatif serta program pembangunan AS yang diprioritaskan bagi daerah-daerah minoritas," kata Cassidy.
USCIRF mengatakan bahwa ada kekuatiran yang nyata mengenai keberadaan kelompok-kelompok agama minoritas di Irak, termasuk orang-orang Kristen, Mandean dan Yazidis, karena banyak di antara mereka telah melarikan diri akibat kekerasan yang sedang berlangsung.
"Kami kira ini tidak baik bagi masa depan Irak jika mereka kehilangan komunitas-komunitas ini yang telah menjadi bagian dari Irak selama berabad-abad," katanya.
Sementara itu, selama gelombang serangan paling mematikan, para pemimpin 16 partai politik dan organisasi Kristen telah mengeluarkan seruan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih besar. Baru-baru ini mereka bertemu untuk membahas rencana pembentukan provinsi Kristen dengan sistim pemerintahan sendiri di Dataran Niniwe di Irak Utara.
Berbagai kritik mengatakan bahwa rencana ini malah akan membuat orang-orang Kristen terisolir dan menjadikan mereka sasaran empuk bagi teroris.
Cassidy mengatakan bahwa USCIRF akan terus memonitor isu kebebasan beragama di Irak secara berkelanjutan seperti yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun.
"Masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah Irak untuk melindungi kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya."
© CHP
Masuk: 17 Des 2010 (07:29 UTC+07)
Komentar Pembaca
Rekomendasi
